Analisis oleh Kalinga Seneviratne
BANGKOK (IDN) – Badan utama PBB yang mengawasi pembangunan di wilayah Asia-Pasifik telah menyerukan pemikiran kembali besar-besaran dalam paradigma pembangunan untuk wilayah tersebut.
Dalam ‘Survei Ekonomi dan Sosial’ wilayah yang disajikan pada sesi ke-72 di sini mulai tanggal 17 sampai 19 Mei, Komisi Ekonomi & Sosial untuk Asia dan Pasifik (ESCAP) mengatakan bahwa selagi pusat gravitasi ekonomi global terus bergerak ke arah timur, tiba waktunya bagi wilayah Asia-Pasifik untuk mengadopsi model pembangunan yang lebih bergantung pada kebutuhan domestik dan regional.
Dengan alasan bahwa tidak ada manfaatnya melanjutkan ketergantungan eksklusif pada pembangunan yang dipicu ekspor, ESCAP juga menyerukan pembangunan pertanian dan industri yang lebih ke pelosok desa, dengan hubungan desa-kota yang lebih baik melalui sarana transportasi dan komunikasi.
“Tantangan-tantangan ini sebagian dapat dipenuhi melalui peningkatan mobilisasi sumber daya domestik, mengingat potensi pajak yang luar biasa di wilayah tersebut. Dengan membuka potensi ini akan mengharuskan negara untuk menghapuskan pembebasan pajak dengan jangka waktu tertentu (tax holiday) dan pembebasan yang mendistorsi rezim investasi, “kata Sekretaris Eksekutif ESCAP, Dr. Shamshad Akther dalam pidato pembukaannya.
“Progresivitas sistem perpajakan akan membantu mengatasi kesenjangan dan aliran langsung ke investasi yang lebih berkelanjutan,” dia berpendapat, yang menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi yang bagus “untuk memperkuat kemungkinan lingkungan untuk dapat menyadap modal agar dapat berkelanjutan” karena memegang likuiditas global hampir 100 triliun dolar dan dana kekayaan kedaulatan negara senilai sekitar 3 triliun dolar.
Prospek ekonomi Asia-Pasifik secara umum stabil, mematahkan laporan yang memprediksi pertumbuhan mencapai 4,6 persen pada tahun lalu yaitu meningkat sedikit menjadi 5 persen di tahun 2017.
Dengan prospek pertumbuhan yang dipicu ekspor tidak menentu akibat krisis ekonomi di Eropa dan Jepang serta Amerika Serikat, maka pergeseran strategi pembangunan terhadap peningkatan kebutuhan dan produktivitas domestiklah yang akan mendorong perekonomian wilayah di masa mendatang, kata ESCAP.
“Salah satu permasalahan mendasar yang kita angkat dalam survei kita yaitu upah rendah,” kata Hamza Ali Malik, Kepala Bagian Kebijakan dan Analisis Ekonomi Makro ESCAP, kepada IDN-INPS dalam sebuah wawancara. “Jika wilayah tersebut memiliki pembangunan yang berkelanjutan, maka harus meningkatkan produktivitas (dan) Anda memerlukan tingkat produktivitas yang tinggi untuk menunjang tingkat upah riil yang tinggi.”
Dalam diskusi tingkat tinggi di sesi tersebut, ada kesepakatan umum bahwa kebijakan moneter telah gagal dan bahwa kebijakan fiskal kini perlu diberikan secara lebih menonjol, bersama pemerintah yang menggunakan penerimaan pajak yang ditingkatkan guna merangsang pertumbuhan ekonomi melalui investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang.
Dr. Supachai Panitchipakdi, mantan kepala UNCTAD yang berbasis di Jenewa, mengatakan bahwa kebijakan moneter sekarang ini tidak berfungsi dan, dengan perdagangan global yang menurun dalam beberapa tahun terakhir, Asia perlu keluar dari biaya tenaga kerja yang rendah, model pembangunan yang berorientasi ekspor. UNCTAD merupakan badan PBB yang menangani masalah pembangunan, khususnya perdagangan internasional – yang menjadi pendorong utama pembangunan.
“Kita cenderung mengabaikan sisi kebijakan pendapatan yang telah disorot dalam laporan ESCAP ini,” kata Dr. Supachai. “(Seiring dengan peningkatan produktivitas) kita perlu melihat kebijakan pendapatan secara keseluruhan …bila kita berbicara tentang peningkatan produktivitas maka kita perlu melihat bagaimana cara mengubahnya menjadi peningkatan pendapatan. Banyak negara telah berhasil meningkatkan tingkat produktivitas mereka, tetapi tingkat pendapatannya tertinggal di belakang.” Hal ini, sebagaimana telah disebutkan, akan menciptakan gelembung aset dan bukannya peningkatan konsumsi dalam negeri.
Teuea Toatu, Menteri Keuangan dan Pembangunan Ekonomi Kiribati, mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis produktivitas memungkinkan dan negara Pulau Pasifik kecilnya yang terisolasi telah mampu menunjukkan bahwa hal tersebut bukan “impian tanpa harapan”.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah Kiribati menyadari bahwa tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang sedikit itu perlu ditingkatkan dan dengan demikian telah melakukan investasi dalam bidang pendidikan serta pelayanan kesehatan. Pemerintah juga telah menaikkan harga kopra yang dibeli pemerintah dari petani pedesaan sebanyak dua kali lipat untuk diekspor.
“Ekonomi pedesaan harus dikembangkan melalui kebijakan yang inklusif,” bantah Toatu. “Subsidi untuk pembelian kopra akan membantu meningkatkan produksi dan mempertahankan petani pedesaan untuk tetap berada di tanah mereka ketimbang melakukan migrasi ke kota.”
Menurut Sekretaris Tetap Luar Negeri Thailand, Vitavas Srivihok, meningkatkan literasi digital, terutama pelajar di sekolah pedesaan terpencil, merupakan kebijakan pemerintah yang penting guna mendidik penduduk dari segi pertumbuhan produktivitas di masa mendatang. Dia menjelaskan bahwa model “Ekonomi yang Cukup” yang sedang diperkenalkan ke daerah pedesaan yang didasarkan pada “bekerja bersama masyarakat setempat untuk membangun kekuatan dan ketahanan dari dalam”.
“Di Asia Selatan, sebagian besar para petani merupakan petani kecil (dan) meningkatkan produktivitas mereka merupakan tantangan yang besar,” Arjun Bahadur Thapa, Sekretaris Jenderal Asosiasi Kerja Sama Wilayah Asia Selatan (SAARC) mengatakan dalam pertemuan tersebut. “Kita perlu mendidik dan membekali petani kecil dengan teknologi untuk meningkatkan produksi.”
Dengan mengambil isyarat dari Afrika dan Amerika Latin, SAARC sedang mendorong penggunaan ‘radio pertanian’ untuk mendidik para petani karena sarana tersebut merupakan cara yang murah dalam mendidik mereka, tambahnya, di samping menyebutkan bahwa sebagian besar lembaga pelatihan berada di daerah perkotaan.
Bagi Malik, Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang sedang dipromosikan oleh sistem PBB adalah tentang mengambil pendekatan holistis untuk pembangunan. “Ketimbang mengatakan ayo kita tumbuh (secara ekonomis) terlebih dahulu lalu berurusan dengan permasalahan sosial atau lingkungan, yang akan kita katakan sekarang adalah, tidak, ayo kita lihat pengentasan dalam tiga permasalahan seluruhnya pada saat yang sama,” jelasnya. “Itulah pergeseran paradigma tentang bagaimana Anda memikirkan pembangunan.”
“Cara ini jauh lebih maju ketimbang berfokus hanya pada pertumbuhan ekonomi atau aspek produksi, dan mengatakan bahwa kesejahteraan manusia jauh lebih penting daripada pertumbuhan ekonomi,” bantah Malik. “Ya, hal tersebut (pertumbuhan ekonomi) penting tetapi bukan yang paling penting dari semuanya. Itulah apa yang sedang dikejar oleh sistem PBB sekarang ini ” [IDN-InDepthNews – 19 Mei 2016]